Beranda / E-Government / Model E-Bisnis

E-Government

E-Government


E-Government Layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. (Norris D.F, Fletcher)

Definisi menurut United Nations, e-government adalah pemanfaatan internet dan website untuk memberikan pelayanan dan informasi pemerintah kepada warganegaranya (E-government is defined as utilizing the Internet and the worldwide-web for delivering government information and services to citizens). e-Government sendiri bukanlah barang baru di Indonesia. Ia diperkenalkan pertama kali di Nusantara ini pada tahun 2000 ditandai dengan dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) melalui Keputusan Presiden No.50 tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

E-Readiness

Conectivity: apakah jaringan sudah tersedia secara luas dan dengan harga yang terjangkau?
Information Security: apakah jaringan dan tempat penyimpanan data sudah bisa dipastikan aman?
Human Capital: apakah sumberdaya manusia sudah mampu mengaplikasikan e-Government?

Tahapan e-Government

  • Implementasi: memperkenalkan kemunculannya pada masyarakat
  • Pengembangan: situs pemerintah bertambah, informasi menjadi semakin dinamis
  • Interaktif: user bisa mengunduh form, berkomunikasi melalui email maupun real-time chat
  • Transaksional: user bisa membayar layanan secara online
  • Full electronic: e-government sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan Prinsip e-Government

Membangun layanan terhadap masyarakat

  • Membuat pemerintah dan layanan-layanannya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat
  • Memberikan solusi terhadap isu-isu sosial
  • Menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat
  • Penggunaan sumberdaya pemerintah secara efektif dan efisien Tujuan Implementasi e-Government
  • Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemeritahan
  • Terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
  • Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan
  • Sasaran Pembangunan e-Government
  • Pembentukan jaringan informasi dan transasksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau
  • Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonommian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
  • Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan
  • Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah


Inpres No. 3 Tahun 2003Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :
  • pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;
  • pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Tingkatan e-Government

  • Tingkat 1 merupakan tingkat Persiapan berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
  • Tingkat 2 merupakan tingkat Pematangan yang berupa Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
  • Tingkat 3, tingkat Pemantapan yang berisi Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
  • Tingkat 4 adalah tingkat Pemanfaatan yang berisi Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C).

Standar Kebutuhan Aplikasi e-Government

  • Reliable : Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free
  • Interoperable : Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem
  • Scalable : Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar
  • User Friendly : Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya
  • Integrateable : Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

Hambatan Implementasi e-Government di Indonesia (Rahardjo:2011)

  • Kultur berbagi (sharing) belum ada. Kultur berbagi (sharing) informasi dan mempermudah urusan belum membudaya di Indonesia.
  • Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan apa saja.
  • Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya kurang memiliki SDM yang handal di bidang TI. Sedangkan SDM yang handal ini sebagian besar ada di lingkungan industri/bisnis.
  • Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum tersebar secara merata. Terdapat di berbagai daerah masih belum tersedia saluran telepon atau bahkan aliran listrik, kalaupun ada harganya masih relatif mahal.
  • Tempat akses yang terbatas. Jumlah tempat akses informasi masih sangat terbatas.


Kerangka arsitektur e-Government




Menuju e-Government

Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah:
  • Pelayanan Masyarakat
  • Kepegawaian
  • Keuangan Daerah
  • Pengelolaan Aset
  • Kerangka Arsitektur e-GovernmentSalah satu kunci e-Government adalah pemanfaatan ICT. Ini artinya bahwa akan ada unsur ICT seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika yang akan dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan E-Bisnis

  • Penggunaan Internet
  • Penggunaan Infrastruktur Telematika
  • Penggunaan Sistem Aplikasi
  • Standarisasi Metadata
  • Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
  • Sistem Dokumentasi Elektronik